Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), akan mengalihkan waktu aksi damainya pada 2 Desember mendatang.
Kepolisian dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) sepakat bahwa aksi demonstrasi Bela Islam jilid III akan digelar di lapangan Monas, Jakarta pada 2 Desember 2016 (212) dari rencana semula di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan sepanjang MH Thamrin dan Sudirman. Aksi damai ini menuntut pelaku penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan.
Seperti yang dilansir oleh media okezone.com berikut adalah 6 tuntutan yang akan di usung pada 2/12 nantinya yang intinya, meminta Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk ditahan.
Enam poin pernyataan sikap GNPF MUI tersebut antara lain:
1. Sudah dinyatakan sebagai tersangka dengan ancaman 5 tahun penjara sesuai Pasal 156a KUHP
2. Berpotensi melarikan diri walau sudah dicekal Mabes Polri
3. Berpotensi hilangkan barang bukti lainnya, selain yang sudah disita Polri, termasuk perangkat rekaman resmi Pemprov DKI Jakarta yang berada di bawah wewenangnya
4. Berpotensi mengulangi perbuatan sesuai dengan sikap arogannya selama ini yang suka mencaci dan menghina ulama dan umat Islam, seperti pernyatannya pada hari yang sama dirinya dinyatakan sebagai tersangka pada Rabu 16 November 2016 di ABC News yang menyatakan bahwa peserta aksi Bela Islam 411 dibayar perorang Rp500 ribu
5. Pelanggaran terhadap hukum telah membuat heboh nasional dan internasional yang berdampak luas, serta telah menyebabkan jatuhnya korban luka maupun meninggal dunia, bahkan berpotensi pecah belah bangsa dan negara Indonesia.
6. Selama ini semua tersangka yang terkait Pasal 156a KUHP langsung ditahan, seperti kasus Arswendo, Lia Aminudin, Yusman Roy, Ahmad Musadeq, dan sebagainya, sehingga tidak ditahannya Ahok setelah dinyatakan sebagai tersangka terkait Pasal 156a KUHP adalah ketidakadilan dsn menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum.
6 tuntutan ini sebagai tuntutan terhadap polri Pasalnya pascagelar perkara yang menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, tidak dilakukan penahanan oleh Polri. Alasannya, keputusan penetapan tersangka Ahok tidak mutlak.
Polri hanya mengenakan pencekalan terhadap bekas Bupati Belitung Timur itu dan ini yang membuat GNPF-MUI tidak puas. Oleh karenanya, mereka akan menggelar aksi damai yang akan start di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pasca-Salat Jumat.
"Kami akan lakukan aksi superdamai dengan menggelar sajadah," kata Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab saat konferensi pers bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di kantor MUI, Jakarta melalui program breaking news Beritasatu News Channel, Senin (28/11).
Dia mengatakan, aksi superdamai yang dimaksud adalah doa bersama dan salat bersama di lapangan Monas mulai pukul 08.00 WIB hingga salat Jumat. "Sebelumnya kami akan menggelar Aksi Bela Islam III di Bundaran HI, namun polisi memberikan alternatif lain, yakni salat Jumat di Istiqlal. Akhirnya kita sepakati menggelar aksi damai di lapangan Monas," kata pria yang juga menjabat ketua Dewan Penasihat GNPF MUI ini.
Rizieq juga mengapresiasi sekaligus memberikan penghargaan tertinggi kepada MUI yang telah menjembati FPI dengan pemerintah sehingga terbuka komunikasi.
Sedangkan Kapolri Tito Karnavian mengatakan pihaknya mengimbau seluruh peserta aksi agar tidak mengganggu warga lain dan ketertiban umum. "Tujuannya agar masyarakat tetap tenang," katanya.
Tito juga berharap agar demo 2 Desember berjalan lancar dan damai serta tidak ada pihak yang mendompleng aksi damai tersebut dengan memanfaatkan suasana.
Dukungan terhadap aksi damai ini dating dari konfederasi serikat pekerja Indonesia (KSPI), seperti yang dilangsi oleh CNNIndonesia
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan mengerahkan ribuan buruh untuk bergabung dalam Aksi Bela Islam yang memprotes dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2 Desember 2016.
Menolak kehadirannya hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan wadah para pekerja yang dipimpinnya memiliki alasan untuk turun ke jalan memprotes Ahok.
"Ahok itu Bapak Upah Murah. Tiga tahun berturut-turut, upah buruh di DKI Jakarta itu lebih rendah daripada Bekasi dan Karawang selama Ahok berkuasa. Jadi, tangkap Ahok," kata Said kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/11).
Belum lagi, lanjut Said, kaum buruh tak sepaham dengan beberapa program Ahok, seperti penggusuran hingga reklamasi, yang dianggap melanggar isu lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Sekitar 100 ribu buruh akan bergerak ke Istana Negara, dengan titik kumpul di Balai Kota, menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kami akan menyuarakan agar kenaikan upah 15 persen sampai 20 persen," tegas Said.
Isu upah minimum provinsi (UMP) juga menjadi sasaran protes KSPI, karena siang tadi Kementerian Ketenagakerjaan mematok rata-rata kenaikan UMP 2017 hanya sebesar 8,25 persen. Jauh di bawah ekspektasi para pekerja.
Ia menyebutkan, 100 ribu buruh akan yang memadati Istana Negara, akan berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Karawang, dan Purwakarta.
Sementara, aksi unjuk rasa juga akan digelar di 20 provinsi lain, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Kepulauan Riau, dengan total massa diprediksi mencapai 500 ribu buruh di seluruh Indonesia. (gen)
Kontra
Seperti yang dilansir oleh rayapos
Presiden Jokowi menegaskan tidak ada demo 2/12 seperti yang semula direncanakan. Pernyataan Presiden sekaligus mengkonfirmasi pertemuan antara GNPF MUI dan Polri, yang berlangsung di Kantor MUI, Jl Proklamasi Jakarta Pusat, Senin (28/11) kemarin.
Dalam pertemuan itu, GNPF MUI lewat Habib Rizieq akhirnya setuju kegiatan yang semula direncanakan digelar di ruas Jl Thamrin dan Jl Sudirman Jakarta, dipindahkan ke Lapangan Silang Monas.
Kegiatan tersebut hanya akan berisi program keagamaan dan tidak akan ada orasi apapun.
“Kan enggak ada demo. Siapa bilang ada demo? Itu bukan demo,” kata Jokowi saat ditemui di Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/11).
Sebelumnya, Polri telah mengeluarkan maklumat tentang pelarangan penyampaian pendapat di muka umum digelar di jalan protokol.
Keseriusan Polri dan TNI untuk melarang aksi demo bertajuk Bela Islam III tersebut, karena ada dugaan bahwa aksi masa itu akan disusupi oleh pihak-pihak yang akan melakukan pemufakatan jahat yaitu makar terhadap pemerintah.
Seperti diketahui, dalam demo 4/11 silam, Polisi telah menahan setidaknya sembilan tersangka teroris yang menyusup di antara masa pendemo.
Selain itu, orasi yang disampaikan beberapa oknum seperti Habib Rizieq, Ahmad Dhani dan Fahri Hamzah dinilai sebagai ajakan provokatif untuk melengserkan pemerintah yang sah saat ini.
Menurut Presiden Jokowi, aksi Jumat pekan ini akan dilakukan super damai dan hanya akan berlangsung dari pukul 08.00 WIB sampai 13.00 WIB.
“Jadi yang ada adalah doa bersama, baik sebelum Jumatan maupun setelah Jumatan,” tegas Presiden Jokowi.
Kesimpulan
Pro dan Kontra terhadapa demo ini adalah hal biasa, dimana jika ada orang baik pasti ada orang jahat, itulah yang akan menghasilkan keseimbangan di dunia ini.
Demo 2/12 ini juga ditegaskan pembesar FPI dan Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI Habib Rizieq Shihab, diharapkan takkan berakhir ricuh seperti 4 November lalu. Selain menyuarakan aspirasi, gelaran ini juga merupakna aksi gelar sajadah.
"Jadi aksi superdamai. Agenda aksinya istighasah dan doa untuk keselamatan negeri, baca Alquran, dzikir, salawat. Ini aksi ibadah," timpal Habib Riqieq.
Terkait aksi ini, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan bukannya ingin melarang massa untuk turun ke jalan. Karena memang demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga yang dilindungi undang-undang.
Hanya saja, Kapolda mengimbau bahwa umat Islam akan lebih baik untuk tetap mengawal kasus Ahok ini di meja hijau, ketimbang turun ke jalan. (Baca juga: Kapolda Metro Imbau Warga Tidak Ada yang Demo 2 Desember)
"Mari kita ubah (pola pikirnya) dari lapangan hijau jadi ke meja hijau. Mari kita kawal terus proses hukum kasus saudara Ahok," kata Irjen M Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (19/11/2016).
"Mari kita dukung kawal proses hukum saudara Ahok, negara kita negara hukum, jadi tidak usah turun ke jalan tanggal 2 Desember. Saya minta tidak ada yang turun," tutupnya.
Sampai sekarang belum bisa dipastikan sebesar apa massa yang akan ikut aksi demo 212 nanti. Apakah akan juga diikuti umat Islam yang datang dari luar Jabodetabek seperti 4 November lalu?
Yang pasti, tentu bagi kita masyarakat awam mengharapkan jika pun terjadi demo kolosal lagi, tidak berakhir ricuh seperti yang sudah-sudah. Aksi unjuk rasa adalah hak setiap warga, tapi tetap harus sadar akan batasan-batasan yang sudah ditentukan.
Dan yang pasti juga kita harpkankan semoga kebhiheneakaan kita tidak di obrak-abrik oleh orang yang tidak bertanggung jawab nantinya, serta semoga Negara kita ini menjadi Negara yang baldatun thayyibatun wa rofun ghofur. Amin ,